Pendirian PT UMK Tanpa Adanya Akta Notaris, Lalu Bagaimana Kata Notaris?

Peran notaris amat diperlukan untuk meyakinkan dokumen-dokumen yang dikirimkan secara elektronik ke pemerintah sesungguhnya dikirimkan oleh pihak yang sah guna menghindari terjadinya penyalahgunaan. Pemerintah mengeluarkan peraturan terakhir tentang bentuk badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability).

Berbeda dengan perseroan pada biasanya, entitas berikut dapat didirikan oleh satu orang saja dan tidak butuh akta notaris. Pengaturan tentang badan hukum baru berikut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan juga Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021).

PP 8/2021 ini merupakan keliru satu berasal dari 49 peraturan turunan UU No. 11 Tahun 2020 (UU Ciptaker) yang telah diundangkan pada 2 Februari 2021 silam. “Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah mewujudkan kemudahan dalam mengusahakan melalui hadirnya type badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau sole proprietorship with limited liability,” paham Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dalam diskusi interaktif tentang arah kebijakan pemerintah dalam UU Ciptaker tentang klaster kemudahan mengusahakan Bab VI Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas (PT).

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 PP 8/2021, PT tidak lagi hanya merupakan persekutuan modal, tetapi meliputi pula badan hukum perorangan yang memenuhi syarat-syarat bisnis mikro dan kecil (UMK).

Adapun perseroan perorangan yang memenuhi syarat-syarat UMK berikut dapat merupakan perseroan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan juga yang didirikan oleh 1 orang saja. Oleh sebab itu, perseroan perorangan ini berwujud one-tier.

Artinya, pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa mesti terdapatnya komisaris. Terkait pendirian perseroan yang tidak butuh akta notaris, Yasonna berpendapat bahwa badan hukum perseroan perorangan berikut bukan artinya membiarkan peran atau keperluan bakal notaris.

Menurutnya, terdapatnya peraturan ini justru bakal melahirkan banyak potensi pekerjaan untuk notaris kedepannya. “Meskipun dalam pendirian perseroan perorangan tanpa akta notaris, saya meminta para notaris selalu bersedia jadi area berkonsultasi dan menunjang mereka yang bakal mendirikan perseroan perorangan secara elektronik,” harap Yasonna. “Ke depan dengan banyaknya UMK yang berbadan hukum, dengan jumlah yang raih lebih berasal dari 60 juta unit usaha, potensi kerja notaris bakal meningkat.

Misalnya, ketika pelaku bisnis bakal membawa dampak kontrak perjanjian dan/atau akses perbankan tentu bakal butuh akta notaris agar jadi lapangan jasa baru,” tambahnya.

Berbeda dengan pernyataan notaris, berpendapat bahwa tidak diperlukannya akta notaris dalam pendirian perseroan perorangan dapat membawa dampak terjadinya tidak tersedia kepastian hukum.

Menurutnya, peran notaris amat diperlukan untuk meyakinkan dokumen-dokumen yang dikirimkan secara elektronik ke pemerintah sesungguhnya dikirimkan oleh pihak yang sah guna menghindari terjadinya penyalahgunaan. “Saya tidak sudi memandang berasal dari benefit notaris saja, tetapi kita terhitung mesti memandang berasal dari benefit perusahaan dan berasal dari segi pemerintah.

Dari segi pemerintah, di sini tidak tersedia kepastian hukum. Kenapa tidak tersedia kepastian hukum? Karena tidak tersedia namanya dokumen fisik yang mesti diberikan kepada pemerintah, hanya scan (dokumennya) saja dan pihak yang di tandatangani pernyataan berikut kita tidak paham apakah asli atau tidak ditandatangani langsung oleh orang yang bersangkutan.

“Sebenarnya butuh banget yang namanya notaris di pendirian PT perseroan perorangan ini sebab tidak tersedia panjang tangan berasal dari pemerintah untuk menjembatani itu, paling tidak untuk melegalisasi pernyataan yang dipersyaratkan tersebut,” tambahnya. Selain itu notaris berpandangan bahwa terdapatnya peraturan tentang perseroan perseorangan ini dapat jadi suatu “jebakan hukum” bagi pelaku UMK.

Menurutnya, ketika suatu UMK telah “matang” dan dapat menarik pihak lain untuk melampirkan modalnya, maka UMK pada selanjutnya terhitung cenderung bakal berubah jadi PT.

Oleh sebab itu, Panji menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah dapat mengeluarkan peraturan-peraturan baru tentang badan bisnis perorangan yang dapat mempermudah bisnis para pelaku UMK. “Kalau pemerintah sudi menunjang masyarakat UMKM, ya diterbitkan lagi perusahaan perorangan lagi, dimunculkan lagi peraturan-peraturan tentang perpajakan mereka.

Tapi statusnya jangan badan hukum, selalu badan usaha. Soalnya jikalau badan hukum, tender-tender pemerintah dapat melalui loh. Emang tersedia beberapa batasan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) apa saja yang dapat diambil oleh UMK ini.

Tapi bukan hanya sektor-sektor penting, sektor-sektor yang nonkrusial terhitung dapat diambil oleh oknum-oknum yg berkepentingan,” terang Panji. Lebih lanjut, ia terhitung menyebutkan bahwa kalau sesungguhnya pada selanjutnya seseorang menentukan untuk mendirikan perseroan perseorangan, kemudian ia inginkan membubarkannya, maka mesti melalui likuidasi.

Berdasarkan penjelasannya, likuidasi tidaklah semudah tutup buku. Sebab, perseroan perseorangan berikut selalu mesti untuk mengimbuhkan laporan keuangannya. Selain itu, proses likuidasi terhitung butuh sementara yang tidak sebentar.

Maka berasal dari itu, notaris mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan pertimbangkan secara masak sebelum saat menentukan untuk mendirikan perseroan perseorangan. Ia merekomendasikan masyarakat untuk detail sementara membaca tiap-tiap peraturan, kewajiban, hak, dan sanksi-sanksi sebelum saat mendirikan perseroan perseorangan.

Dua perihal perlu yang disoroti berasal dari pendirian perseroan perseorangan ini adalah tentang laporan keuangan dan persoalan permodalannya. “Itu tersedia di PP 8/2021, tiap-tiap 6 bulan tu mesti lapor. Kalau dia gak laporin, itu kebanyakan teguran tertulis, dapat dibekukan PT-nya, atau mungkin dapat dihapuskan PT-nya,” ungkap Panji, “terus persoalan permodalan terhitung mesti berhati-hati.

Karena keliatan seluruh kan, jikalau di situ terlihat dugaan pencucian uang, itu dapat dipanggil. Karena telah badan hukum, modalnya bersekutu, dalam perihal ini bersekutu dengan badan hukumnya, jadi itu bukan punya anda lagi dan tiap-tiap pergantian itu selalu mesti tersedia rapat tahunan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*